Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan dikembalikan ke DPRD sebagaimana era Orde Baru.

Menurut Ray, sikap apatis masyarakat terhadap pesta demokrasi bukan karena publik kecewa denganalasan pemilihan langsungnya. Melainkan karena kekecewaan publik terhadap penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Sebab masyarakat melapor ke Bawaslu pun tidak ada tindak lanjut. Laporan ditumpuk dan baru disampaikan nanti catatan akhir tahun.

"Faktanya ada banyak persoalan di lapangan, mulai dari keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, hingga munculnya isu partai cokelat," kata Ray dalam diskusi Jaga Pemilu di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (13/12/2024).

Ray mengatakan, politisi parpol bilang Pilkada ini mahal (menjadi alasan untuk mengubah sistem Pilkada). 

Padahal, kata Ray, berdasarkan laporan dana kampanye, ternyata biaya kampanye tergolong murah yakni cuma Rp2 miliar-Rp5 miliar.

"Biaya kampanye nggak sampai triliunan," ujar Ray.

Ray menegaskan, argumen ini sekaligus menepis keinginan Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi mengubah sistem pemilihan langsung pada Pilkada menjadi lewat DPRD.  

"Usulan mengembalikan Pilkada ke DPRD tertolak dengan logika mereka sendiri. Mereka bilang demokrasi makin matang, artinya kita harus maju terus. Bukan malah mundur ke belakang," kata Ray.

Sebelumnya, Presiden Prabowo membandingkan Pilkada langsung di Indonesia dengan Pilkada di beberapa negara lain yang dilakukan melalui DPRD.

Menurut Prabowo, sistem yang diterapkan negara lain itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo Subianto saat HUT ke-60 Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). []