Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku dirinya memahami kekhawatiran sejumlah pihak yang mempertanyakan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Ada pun keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi strategis jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Namun juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan political envolvement yang tidak semestinya," kata SBY dikutip dari akun X resminya, Minggu (3/3/2025).

Menurut SBY, kritik tersebut harus dilihat secara positif. Untuk itu petinggi Danantara harus menyikapi kritik publik sebagai tantangan untuk menghadirkan lembaga tersebut dengan baik.

"Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki good governance, expertise (kecakapan) para pengelola Danantara, economic dan business judgement yang tepat dan prudent, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu," urai SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

SBY menegaskan, Danantara harus bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh politik agar dapat berjalan sesuai harapan. 

"Pengelolaan Danantara mesti bebas dari konflik kepentingan, politics free dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat," kata SBY dengan nada tegas.

Sebelumnya, Danantara dibentuk setelah Rapat Paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang.

Badan ini memiliki peran utama dalam konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi dividen dan investasi. []