Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029.

Namun dukungan tersebut ditengarai sebagai sebuah kode semakin dekatnya reshuffle. Dan deklarasi dilakukan sebagai sebuah strategi politik pragmatis partai untuk mengamankan kursi mereka di kabinet. 

Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) mengatakan, deklarasi itu disampaikan untuk menunjukkan partai tersebut adalah sekutu yang loyal. 

"Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan para partai besar ini sudah jelas bahwa reshuffle sebentar lagi akan berlangsung," kata Hensat kepada wartawan, dikutip Minggu (4/5/2025).

Menurut Hensat, deklarasi ketiga partai tersebut terlalu dini untuk konteks Pilpres 2029. Padahal, partai-partai besar seperti Golkar, PAN, dan PKS seharusnya memanfaatkan penghapusan presidential threshold menjadi 0 persen untuk lebih berani mengusung ketua umum mereka sebagai calon presiden, bukan fokus mempertahankan posisi di kabinet.

"Pilpres 2029 masih jauh, dan dengan presidential threshold nol persen, partai-partai besar ini seharusnya punya nyali buat mencalonkan ketum mereka," papar Hensat.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini juga menganalisa, deklarasi dari sejumlah parpol koalisi pemerintah tersebut juga bisa diartikan sedang menunjukkan adanya "kegaduhan politik" di internal mereka.

"Ini terlihat seperti mereka tahu kalau enggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet," kata 

Hensat menegaskan, deklarasi yang terlalu dini juga bisa memunculkan persepsi bahwa partai-partai ini kurang memiliki visi jangka panjang.

"Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis," pungkasnya. []