Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan investasi Rp13.528 triliun hingga Rp14.000 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. 

Target ambisius Presiden Prabowo ini menuntut pertumbuhan investasi tahunan sebesar 11%-19%, jauh di atas rata-rata saat ini yang hanya mencapai 5%-6%.

Investasi menjadi elemen kunci dalam mendorong akselerasi ekonomi Indonesia, baik dalam jangka menengah maupun panjang. 

“Investasi ini merupakan salah satu instrumen penting yang harus didorong oleh pemerintah dengan cara meningkatkan kapasitas produksi kita,” kata Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina, Handi Risza, dalam diskusi Indef bertajuk Catatan Akhir Tahun: Investasi dan Industri Faktor Kritis Pertumbuhan 8%, dikutip Rabu (25/12/2024).

Menurut Handi, tren kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan penurunan yang signifikan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio investasi terhadap PDB pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014) mencapai 32,57%, namun turun menjadi 29,33% pada 2023.

Menurut Handi, penurunan rasio investasi ini jadi salah satu tantangan bagi pemerintahan Prabowo, di tengah penyusutan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB.

Selain itu, tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, yang saat ini berada di atas angka 6. ICOR merupakan ukuran yang menunjukkan efisiensi suatu negara memanfaatkan modal dalam menghasilkan barang dan jasa.

“Vietnam, misalnya, itu sudah 4 ya, apalagi dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, bahkan Singapura ya, itu mungkin jauh lebih efisien lagi mereka. Angka ICOR bisa digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonominya,” kata Handi.

Handi mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan 8%, pemerintahperlu menekan ICOR hingga ke level 3-4. Diperlukan  kebijakan yang ramah investasi, peningkatan kapasitas produksi nasional, dan transparansi birokrasi, untuk mencapai angka tadi.

Data Kementerian Investasi menyebutkan, realisasi investasi di kuartal III-2024 mencapai Rp1.261,43 triliun atau 76,45% dari target tahun ini sebesar Rp1.650 triliun. 

Handi mengatakan, dirinya belum melihat upaya konkret pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. Terutama di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

"Ini sudah mendekati 100 hari ya, Januari nanti tanggal 20 Oktober 100 hari Pemerintahan Pak Prabowo. Ini juga saya melihat belum ada langkah-langkah konkret bagaimana memperbaiki perekonomian kita," kata Handi.

Selain kebijakan investasi, juga tak kalah pentingnya peningkatan produktivitas nasional melalui pengembangan sumber daya manusia, adopsi teknologi, inovasi, serta riset dan pengembangan. 

"Tanpa langkah nyata, target ambisius pertumbuhan ekonomi 8% hanya akan menjadi wacana," pungkas Handi. []