Penduduk Indonesia setuju/sangat setuju jumlah partai harus dikurangi. Dengan begitu, diharapakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa lebih efektif dalam menangani isu-isu negara. Sebanyak 58 persen penduduk Indonesia menginginkan itu agar DPR dapat bekerja lebih efektif.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh International Foundation for Electoral System (IFES) yang melakukan jajak pendapat tentang pemilihan umum. “Penduduk Indonesia setuju/sangat setuju jumlah partai harus dikurangi sehingga DPR bisa lebih efektif dalam menangani isu-isu negara,” ujar Rakesh Sharma, Direktur Pusat Riset Terapan IFES saat memaparkan survei tersebut di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, 32 persen responden menghendaki jumlah partai tak perlu dikurangi karena akan mewakili secara menyeluruh berbagai kelompok penduduk yang ada di Indonesia. “Mereka menilai, partai yang terlalu sedikit tidak bisa mewakili semua elemen masyarakat Indonesia.”

Lebih lanjut dikatakan, masyarakat yang ingin memilih langsung calon yang mewakili komunitas di parlemen sebanyak 7 persen. Sedangkan 17% lebih memilih partai politik yang memutuskan siapa yang harus mewakili mereka di parlemen.

Survei IFES tersebut, melibatkan 2.500 responden yang mewakili populasi nasional di Indonesia, dengan margin of error sekitar 2 persen. Survei dilakukan Agustus 2010.

Dalam jajak pendapat IFES terkait kinerja, survei ini juga menyatakan kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih memuaskan dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari survei tersebut, kinerja Presiden dinilai memuaskan oleh 66% dari 2.500 responden yang mewakili seluruh populasi Indonesia, Sementara KPK dinilai memuaskan oleh 57%. Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai memuaskan oleh 72%, gubernur setempat dinilai memuaskan oleh 64%, wali kota atau bupati dinilai memuaskan oleh 62% dan Wakil Presiden Boediono dinilai memuaskan oleh 52% responden.