Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tak bisa membendung kemarahannya melihat sejumlah menterinya saling berseteru di ruang publik, bahkan sampai di media sosial. Jokowi marah karena kejadian ini sudah mengarah pada tindakan kontra produktif bagi pemerintahan.

Kemarahan itu terkait dengan perseteruan antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said masih muncul di ranah publik. Apalagi perbedaan pendapat dianggap sudah menyerang pribadi masing-masing. Keduanya saling serang terkait pengelolaan Blok Masela di Maluku.

Perseteruan keduanya terkait perbedaan pendapat soal pengelolaan Blok Masela dimana Rizal lebih memilih blok itu dikembangkan di darat, sedangkan Sudirman memilih dikembang off shore atau di laut. Sebelumnya, kedua menteri itu juga berbeda pendapat terkait PT Freeport dan sejumlah hal lain.

“Soal perseteruan antara menteri dalam kabinet, yang pertama presiden cukup prihatin terhadap beberapa peristiwa belakangan ini, di mana seolah-olah antar menteri sudah saling menyerang di ranah publik. Baik melalui media sosial maupun secara terbuka, itu disharing terhadap publik," ujar Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP kepada pers di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (02/03).

Johan menegaskan, Presiden tidak senang dengan perseteruan para menteri. Apalagi, ada beberapa menteri yang menyerang secara personal dan dengan jelas dilihat publik.

“Tentu Presiden tidak happy dengan situasi yang seperti itu dan berulang kali beliau menegaskan bahwa tolong ini dihentikan. Kepada para menteri perdebatan hanya ada di ruang rapat terbatas atau rapat kabinet dan ini sudah pernah disampaikan oleh presiden yang dengan bahasa jangan gaduh di luar," jelas Johan.

"Tentu ini masukan yang sangat kuat buat presiden untuk kemudian salah satunya adalah meminta penjelasan kepada menteri-menteri terkait yang beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan ke presiden untuk tidak bersilang pendapat di ranah publik," imbuhnya.

Dikatakan Johan, Presdien mengingatkan bahwa menteri adalah pembantu Presiden yang harus selalu patuh pada perintah dan arahan. “Yang ketiga disampaikan bahwa Presiden "marah" dengan situasi yang terjadi belakangan ini yang terlihat semakin meruncing bahkan masuk pada perseteruan antar menteri yang bersifat menyerang pribadi. Jadi kembali ditegaskan oleh presiden, cukup hentikan itu, siapapun pembantunya, kembali memposisikan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Nanti akan segera untuk dimintai keterangan menteri-menteri terkait," tegas Johan.