Hari ini, Rabu (28/01), bertepatan dengan 100 hari pertama masa jabatan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla, ratusan orang yang bergabung dalam Solidaritas Save KPK melakukan longmarch ke Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/01). Massa mempertanyakan sikap Jokowi: pro pemberantasan korupsi atau melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Aksi solidaritas ini untuk memperjelas apakah Jokowi mendukung KPK atau tidak. Kedua, tentunya untuk mendorong penghapusan kriminalisasi terhadap KPK dan menolak pelantikan Budi Gunawan," ujar koordinator lapangan aksi ini, Alghiffari Aqsa.

Komjen Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang dipilih Jokowi menggantikan Jenderal Sutarman pada 9 Januari. Namun, Budi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi oleh KPK pada 13 Januari 2015. Perseteruan KPK dengan Polri diduga terjadi karena penetapan Budi sebagai tersangka.

Aqsa yang juga pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ini melanjutkan, hari ke-100 masa jabatan Jokowi sebenarnya merupakan saat yang tepat bagi Presiden membuktikan bahwa dia berada di pihak rakyat dan bukan di pihak elite parpol.

Jokowi harus menyelamatkan KPK dan Polri. KPK secara institusi harus dilindungi. Namun, jika memang ada oknum lembaga superbodi ini yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, perkaranya harus diusut tuntas. "Hal yang sama juga berlaku bagi kepolisian," kata Dhuha Ramadhani, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia.

Aksi Solidaritas Untuk KPK diinisiasi oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti, Kiara, Elsam, Human Rights Working Group, LBH Jakarta, Change.org, Kontras, dan Arus Pelangi.