Sepanjang tahun 2017, Ombudsman RI menerima 7.999 laporan masyarakat baik di pusat atau kantor perwakilannya di daerah. Dari ribuan laporan tersebut, terbanyak merupakan laporan terkait pelayanan publik di bidang hukum.

Demikian disampaikan Ombudsman dalam catatan akhir tahun di bidang hukum sepanjang tahun 2017 di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Jumat (29/12).

“Laporan masyarakat tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi, dengan lima jenis maladministrasi terbanyak yang menerima di atas 500 laporan masyarakat," terang Komisioner Ombudsman, Ninik Rahayu.

Ditambahkan Ninik, jenis maladministrasi yang pertama yaitu dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur yang menerima sebanyak 1.714 laporan masyarakat. Kedua, dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan terdapat sebanyak 1.355 laporan masyarakat.

Ketiga, dugaan maladministrasi tidak kompeten menerima 802 laporan masyarakat. Keempat, dugaan maladministrasi penyalahgunaan wewenang sebanyak 666 laporan masyarakat. Dan yang kelima, dugaan maladministrasi permintaan imbalan uang, barang dan jasa yang menerima sebanyak 605 laporan masyarakat.

"Dalam rentang 3 tahun terakhir, laporan masyarakat bidang penegakan hukum cukup banyak dan menjadi atensi publik adalah pelayanan kepolisian dan pelayanan lembaga peradilan," kata dia.

Untuk laporan layanan publik di bidang penegakan hukum, Ninik menyebut masyarakat kerap melaporkan terkait kepolisian, kejaksaan, peradilan, lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan dan lembaga negara seperti KPK, KY, KPAI, Komnas HAM, Kompolnas, Komjak, KPU dan Komnas Perempuan.

Sedangkan untuk data klasifikasi, korban langsung masih mendominasi sebagai pelapor. Menurutnya, hal ini menandakan masyarakat belum memperoleh pelayanan publik yang baik dan berperan aktif dalam pengawasan.

"Seperti permasalahan penyidikan oleh kepolisian, permasalahan ketidakjelasan penanganan perkara di tingkat MA, serta permasalahan lamanya pengiriman salinan putusan oleh MA kepada pengadilan pengaju," tandas Ninik.