Adaptasi perubahan iklim membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Itung-itungan Bank Pembangunan Asia (ADB), biaya tersebut dapat mencapai hingga Rp360 triliun (US$40 miliar) hingga tahun 2050 mendatang.

Adaptasi perubahan iklim membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Itung-itungan Bank Pembangunan Asia (ADB), biaya tersebut dapat mencapai hingga Rp360 triliun (US$40 miliar) hingga tahun 2050 mendatang.

Sebuah laporan ADB yang diterima pers Rabu (14/03), menyebutkan, perubahan iklim akan mengakibatkan terjadinya banyak migrasi, sehingga pemerintahan di kawasan Asia-Pasifik yang rentan terkena dampak perubahan iklim mesti mengeluarkan langkah-langkah untuk mengatasi potensi krisis kemanusiaan di masa mendatang tersebut.

Laporan bertajuk "Addressing Climate Change and Migration in Asia and the Pacific" itu menyebut, terdapat lebih dari 42 juta orang di kawasan Asia Pasifik yang terpaksa berpindah tempat tinggal akibat bencana lingkungan selama 2 tahun terakhir. Mereka menjadi kaum migran yang tidak dapat pulang kembali ke rumah asalnya atau memilih untuk relokasi atau berpindah ke tempat tinggal baru yang dinilai lebih aman.

“Lingkungan menjadi pendorong signifikan dari terjadinya migrasi di Asia-Pasifik seiring dengan bertambahbya jumlah penduduk di area-area yang rentan, seperti zona pantai dataran rendah dan tepi sungai yang terkena erosi atau telah terkikis," kata Wakil Presiden untuk Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan ADB, Bindu Lohani.

Kata Bindu, pemerintahan negara-negara Asia-Pasifik seharusnya tidak menunggu untuk bertindak tetapi segera mengambil langkah sekarang untuk mengurangi kerentanan, memperkuat daya tahan, dan menggunakan migrasi sebagai perangkat adaptasi dibanding membiarkannya sebagai tindakan keputusasaan yang dilakukan warga.

Laporan tersebut menunjukkan, meski kebanyakan migrasi akan berlanjut terjadi di dalam wilayah suatu negara, tetapi terdapat kemungkinan adanya pergerakan lintas negara sehingga berbagai pemerintahan di Asia-Pasifik juga mesti bekerja sama erat terhadap persoalan migrasi tersebut.

Selain itu, laporan juga mengidentifikasikan perjanjian, panduan, prinsip, dan forum dialog internasional yang dapat digunakan secara lebih efektif untuk meningkatkan manajemen migrasi.

Dalam rangka mengakomodasi dan mengantisipasi peningkatan alur migran di berbagai kota-kota besar, laporan tersebut merekomendasikan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur perkotaan dan jasa pelayanan dasar dan memperbaiki sistem manajemen risiko bencana.