Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan sosial sudah ada dan dijalankan Pemerintah Indonesia sejak lama, tujuannya untuk membantu warga secara langsung. 

Pernyataan Airlangga itu menanggapi pernyataan Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengatakan pemberian bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan dan tidak tepat bila diterapkan di republik. 

Menurut Airlangga, program bantuan sosial bukan hanya digencarkan saat masa kampanye di Pemilu 2024 saja. 

"Bansos dilaksanakan oleh pemerintah sejak awal pemerintahan dan dari periode sebelumnya," kata Airlangga Hartarto di Intermark BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Senin malam (5/2). 

Airlangga menjelaskan, bantuan sosial yang diberikan kepada warga meliputi Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat  Kartu Indonesia Sehat, dan biaya subsidi listrik.

Kemudian, kata Airlangga, ada bantuan sembako bagi para warga yang terdampak badai el-nino yang mengakibatkan musim panen padi jadi terlambat. 

"Kemudian kartu sembako jadi itu semua sudah berjalan setiap bulan, karena sekarang adanya el nino keterlambatan dari pada tanaman padi itu mengakibatkan pangan bergejolak. Oleh karena itu diberikan bantuan tunai Rp200.000 melanjutkan el nino yang kemarin," kata Airlangga. 

Airlangga memastikan bantuan sosial ini juga sangat dibutuhkan para warga yang pendapatannya dibawah rata-rata. 

Airlangga mengaku dirinya justru heran ada pihak yang menilai negatif pemberian bantuan kepada rakyat. 

"Kartu bantuan langsung tunai yang kemarin distop, mereka semua minta untuk dilanjutkan, kami ketemu dengan tukang becak di Jogja ketemu dengan cuci baju kost-kostan itu di Bandung dan tempat lain meteka punya pendapatan hanya Rp400.000 dan Rp500.000 ini sangat dibutuhkan dan tidak bisa menunda," kata Airlangga. 

Airlangga menilai melalui bantuan langsung itulah cara menerapkan ekonomi Pancasila. 

"Indonesia ini menuju masyarkar yang maju, sejahtera jadi kami ini engine ketiga ekonomi kesejahteraan atau kami bilang ekonomi berkeadilan sosial atau ekonomi Pancasila," pungkas Airlangga.[]