Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) mengkritik kinerja pemerintah. Terutama yang berada di dalam ruang lingkup lingkungan ekonomi dan hukum. Apindo menilai tingkat kepercayaan masyarakat saat ini terhadap kinerja ekonomi dan kepastian hukum mengalami kemerosotan. Salah satunya adalah terkait mengenai kebijakan fiskal.

"Ada target menaikan pajak bea, dan cukai sampai 38 persen. Target begitu tinggi, petugas pajak jadi agresif," kata Ketua Apindo Haryadi Sukamdani di Jakarta, Sabtu (18/07).

Menurut Haryadi, Apindo telah mengingatkan kepada pemerintah untuk kembali meninjau target kenaikan pajak tersebut. Sebab hal ini akan berpengaruh terhadap sektor riil dan jatuhnya kredibilitas dari pemerintah.

"Akan ada distorsi di sektor riil. Penerimaan pajak itu arus utama kas Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN)," kata Haryadi,

Haryadi mengatakan, dari sektor hukum, persepsi masyarakat terhadap kinerja dari instansi hukum seperti kejaksaan dan kepolisian masih cukup rendah. Salah satu contoh kasus yang terjadi beberapa waktu lalu adalah penetapan 2 komisioner yudisial sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan.

"Kami bingung, kejaksaan dan polisi kan di bawah Presiden. Tapi kenapa mereka heboh. Ini kan jadi enggak bener," ujar Haryadi.

Hariyadi mengatakan, Apindo mengimbau kepada pemerintah untuk segera membenahi permasalahan seperti ini. Sebab mayoritas masyarakat Indonesia terbilang cukup cerdas dalam menyikapi hal tersebut.

"Tidak ada lagi tempat bagi orang-orang yang mempunyai agenda dengan transparansi publik," pungkas Hariyadi.