Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mendesak agar pembangunan bandar udara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo menjadi prioritas pembangunan di DIY pada tahun ini.

“Bandara Kulon Progo harus jadi prioritas utama. Tahun ini harus sudahground breaking,” kata Sofyan Djalil saat menyampaikan sambutan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2017 di Hotel Royal Ambarrukmo, Sleman, Senin (07/03).

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY Arie Yuwirin mengatakan, hasil dari proses pengukuran lahan-lahan terdampak bandara yang telah selesai.

Hasilnya ada pengurangan luas lahan dari semula 650 hektare yang dicantumkan dalam izin penetapan lokasi (IPL) bandara menjadi 587,270 hektare usai pengukuran akhir pada Februari 2016 lalu.

“Bukan pengurangan tepatnya. Tapi saat penentuan IPL kan, belum diukur secara kadasteral (menyeluruh),” kata Arie.

Secara keseluruhan hasil pengukuran lahan terdampak bandara adalah meliputi luas sekelilingnya 587,270 hektare, luas lahan milik Pakualaman 160,9 hektare, 3.444 bidang lahan, dan jumlah petani penggarap lahan ada 889 orang. Jumlah petani penggarap tersebut meliputi petani penggarap di lahan Pakualaman maupun di lahan yang berstatus hak milik.

Arie mengklaim lahan warga yang menolak pembangunan bandara yang bergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) juga telah diukur. Meskipun awalnya sempat dikemukakan pengukuran terhadap lahan warga yang menolak bandara hanya berdasarkan ukuran pada sertifikat lahannya. Lantaran warga WTT menolak lahannya dikukur.

“Sudah diukur juga. Karena meski punya sertifikat harus ada klarifikasi pengukuran,” ujar Arie.

Saat ini, PT Angkasa Pura I selaku pemrakarsa tengah melakukan proses pengadaan jasa appraisal dalam waktu 30 hari. Harapannya, pada April 2016 sudah ada penetapan penilaian ganti rugi. Sedangkan pada Mei 2016 adalah pelaksanaan musyawarah untuk penetapan nilai ganti rugi yang akan diberikan.