Belakangan beredar isu bahwa Joko Widodo (Jokowi) berupaya mengobok-obok Kongres PDIP yang dalam waktu dekat akan digelar. Salah satu upayanya yakni mengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

"Jadi, indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah," kata Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menjawab pertanyaan wartawan soal isu soal Jokowi mau mengacak-acak kongres di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024) malam.

Untuk itu Deddy yang juga Anggota DPR RI itu meminta awak media untuk memeriksa isu tersebut secara mendalam. 

Deddy mengakui, di internal PDIP isu itu sudah berkembang luas dan sengaja diembuskan oleh berbagai pihak.

"Kami tidak akan ingin menyebut nama di sini, karena nama itu tidak layak lagi disebut kalau menurut kami," kata Deddy.

Deddy juga menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang mewanti-wanti kader partai agar tidak bermain dua kaki.

Deddy enggan berbicara banyak mengenai siapa pihak yang bermain dua kaki itu di PDIP.

"Kalau soal dua kaki memang pasti ada di mana-mana, dua kaki. Karena bisa semua punya dua kaki untuk berdiri. Kalau satu kaki pasti pegal," kata Deddy berkelakar.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai bersiaga terhadap upaya pihak yang ingin mengacak-acak partai menjelang pelaksanaan Kongres V partai yang akan digelar pada tahun 2025 mendatang.

Ronny Talapessy merespons sejumlah baliho yang bertebaran dan mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang diperpanjang sejak Juni lalu.

"Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDIP untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya 'mengawut-awut' PDIP menjelang Kongres PDIP sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Ronny.

Menurut Ronny, ada upaya dari sejumlah pihak saat ini untuk mengacak-acak ketua umum dan partainya. Gerakan yang muncul dari luar itu saat ini membuat kader marah.

Ronny mengingatkan PDIP merupakan partai yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024. Begitu pula dengan struktur kepengurusan baru yang diperpanjang dan telah disahkan lewat Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024.

"Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDIP dalam menjalankan tugas politiknya," pungkas Ronny. []