Kepolisian Thailand mengeluarkan surat penangkapan untuk seorang warga Tiongkok terkait pengeboman di depan Kuil Erawan, Bangkok yang menewaskan 20 orang bulan lalu. Pria yang diidentifikasi bernama Abudusataer Abudureheman itu terlihat dalam kamera pengawas berjalan bersama tersangka pengeboman lainnya yang saat ini telah ditangkap.

Juru bicara kepolisian Thailand Letnan Jenderal Prawut Thavonsiri belum menjelaskan, apa peranan pria ini dalam serangan brutal 17 Agustus lalu. Namun, pria ini juga diincar karena kepemilikan senjata ilegal.

Menurut Prawut, Abudusataer yang bernama alias "Ishan" meninggalkan Thailand pada 16 Agustus, sehari sebelum peledakan. Polisi menemukan bahwa dia tinggal besama Yusufu Meerailee, juga dari Tiongkok, yang ditahan pekan lalu setelah berusaha kabur ke Kamboja.

Prawut mengatakan, Abudusataer sempat kabur ke Bangladesh namun meninggalkan negara itu pada akhir Agustus.

Yusufu mengaku membawa tas berisi bom dan menyerahkannya pada pelaku pengeboman lalu diletakkan di Kuil Erawan.

Penangkapan Yusufu adalah tindak lanjut penyelidikan atas penggerebekan di apartemen berisi bahan peledak beberapa hari sebelumnya.

Tersangka lainnya yang tertangkap bernama Adem Karadak. Prawut menjelaskan, Karadak tidak terlibat langsung dalam pengeboman tersebut.

Sebelumnya surat penangkapan juga dikeluarkan untuk sepasang suami-istri yang diduga telah kabur ke Turki, bernama Emrah Davutoglu dan Wanna Suansan. Wanna adalah satu-satunya tersangka berkewarganegaraan Thailand dalam kasus ini, sedangkan suaminya warga Turki.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan, mereka memantau terus kasus ini dan terus berhubungan dengan aparat di Thailand. Meski belum ada kelompok yang bertanggung jawab atas pengeboman itu, namun dugaan keterlibatan militan Uighur di Tiongkok semakin mengemuka.

Diduga serangan ini adalah pembalasan atas tindakan Thailand yang mendeportasi lebih dari 100 pengungsi Uighur kembali ke Tiongkok. Kelompok HAM mengecamnya dan mengatakan para Uighur ini akan menerima hukuman berat dari pemerintah Tiongkok.