Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan, mundurnya dua petinggi Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, menandakan ada hal sangat serius dalam megaproyek IKN.

Dedi menilai megaproyek pemerintahan andalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak terimplementasi dengan baik.

“Kenapa? Karena kepala otorita yang diambil dari kalangan profesional, yang seharusnya memiliki optimisme cukup rasional, faktanya menyerah,“ kata Dedi Kurnia Syah, di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Di sisi lain, kata Dedi, secara politik bisa saja itu dimaknai sebagai “pembangkangan” kepada Presiden Jokowi.

“Bukan tidak mungkin terjadi perpecahan sangat serius antara kelompok pro Jokowi dengan kelompok-kelompok yang selama ini juga mendukung pemerintah. Bisa saja,” kata pengamat politik lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu berpandangan.

Menurut Dedi, bukan tidak mungkin juga “pembangkangan” imbas dari kekuasan yang dijalankan Jokowi tidak dijalankan secara kolektif alias dijalankan berdasar kepentingan  sendiri.

“Kondisi itu yang membuat kelompok-kelompok yang tadinya optimis mendukung, akhirnya mulai pudar,” kata Dedi.

Merespons mundurnya pimpinan Otoritas IKN,  Presiden Jokowi akhirnya menunjuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebagai Plt kepala Otorita IKN, sedang Wakil Kepala OIKN diisi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni.

“Pak presiden mengangkat Menteri PUPR, Pak Basuki sebagai Plt Kepala Otorita IKN, dan mengangkat Wakil Menteri ATR sebagai wakil," kata Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024). []