Malaysia sedang melakukan investigasi kebocoran nota diplomatik yang dikirim Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China ke Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia di Beijing pada Februari 2024 lalu. 

Kementerian Luar Negeri Malaysia akan melaporkan kasus ini kepolisi. 

Dalam laporan Channel News Asia (CNA) disebutkan bahwa nota yang seharusnya rahasia itu dipublikasikan dalam sebuah artikel oleh media Filipina pada 29 Agustus 2024. 

Namun tidak dirinci lebih jauh isi dari nota rahasia yang bocor itu.

Media berita Filipina The Inquirer pada 29 Agustus 2024 melaporkan bahwa China telah mengirim dokumen dua halaman ke Kedubes Malaysia di Beijing pada Februari 2024, yang menyatakan bahwa eksplorasi minyak dan gas Malaysia di Laut China Selatan (LCS) melanggar kedaulatan China.

Reuters yang dikutip CNA tidak dapat memverifikasi keaslian dokumen tersebut.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayahnya berdasarkan peta bersejarah, termasuk bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam, yang mempersulit upaya eksplorasi energi oleh beberapa negara tersebut.

"Kementerian memandang kebocoran dokumen ini, yang merupakan saluran komunikasi resmi antara kedua negara, dengan keprihatinan yang mendalam," kata Kemenlu Malaysia dalam sebuah pernyataan.

Kedubes China di Kuala Lumpur tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kantor. 

Malaysia, di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, secara tradisional bersikap lunak terhadap Beijing termasuk masalah di Laut Cina Selatan Meskipun suasana pertikaian antara China dan sekutu AS, Filipina, semakin memanas yang telah memicu kekhawatiran tentang eskalasi yang berbahaya.

Tahun 2023 lalu, Anwar mengatakan, Beijing telah menyatakan kekhawatiran tentang aktivitas energi oleh perusahaan negara Malaysia, Petronas, dan dia siap untuk bernegosiasi dengan China mengenai sengketa maritim.

Petronas, atau Petroliam Nasional Berhad, mengoperasikan ladang minyak dan gas di Laut Cina Selatan di dalam ZEE Malaysia dan dalam beberapa tahun terakhir telah beberapa kali bertemu dengan kapal-kapal China.

Pada Maret 2024, Anwar mengatakan, upaya untuk menahan kebangkitan China hanya akan memperburuk keadaan negara dan menimbulkan perselisihan di kawasan tersebut.

Dalam pernyataannya pada hari Rabu, Malaysia mengatakan, negaranya akan terus mempertahankan kedaulatan dan hak kedaulatannya di Laut China Selatan, menangani perselisihan secara damai, dan melibatkan semua negara terkait, termasuk China, yang katanya memiliki hubungan bilateral yang erat dan aktif.

"Mengenai Laut China Selatan, kedua negara telah menyatakan komitmen dan tekad untuk menyelesaikan masalah apa pun secara damai melalui konsultasi dan dialog menggunakan platform dan saluran diplomatik yang ada, tanpa menggunakan perselisihan atau kekerasan," kata kementerian tersebut.

Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag pada tahun 2016 mengatakan, klaim Cina atas sekitar 90% Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional. Keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional ini tidak diakui Beijing. []