Presiden Joko Widodo terkesan lambat dan acuh menyikapi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Padahal, masa depan KPK sudah terancam.

"Jokowi kok kelihatan santai-santai saja, terkesan pembiaran," kata Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, kepada pers, Rabu (18/02).

Menurut Didi, Jokowi harus segera mengambil keputusan untuk mengakhiri kisruh ini. Polemik pergantian kepala Polri harus segera diselesaikan. Masalah ini muncul setelah Presiden menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri.

Didi mengatakan, Presiden sudah menerima banyak masukan dari berbagai pihak sehingga tinggal diputuskan. Didi mendukung rekomendasi Tim Independen bentukan Jokowi. Sebab Didi tidak meragukan kredibilitas orang-orang yang mengisi tim tersebut.

Didi menyarankan Jokowi tidak perlu melantik Budi Gunawan. Didi juga berharap agar Budi mengambil sikap untuk mengundurkan diri sebagai calon Kapolri.

Didi lalu meyinggung sikap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri terkait kasus korupsi proyek simulator SIM. Saat itu, SBY mengambil keputusan agar kasus tersebut ditangani KPK.

"SBY tidak berpihak kemana-mana tapi sebagai penegah yang tidak permalukan kedua-duanya. Kalau sekarang KPK tidak berdaya. Sudah terlalu lama (Jokowi) bersikap normatif," kata Didi.

Didi berharap agar Presiden Jokowi bisa membaca situasi. Jokowi harus punya kepekaan terhadap masalah antarkedua institusi ini. Jika tidak maka KPK akan lumpuh. "SBY kerap kali beda pendapat dengan orang-orang sekitar, tapi keputusan tetap ada di tangan dia," kata Didi.