Partai Demokrat menilai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum bisa memberi rangsangan pertumbuhan ekonomi. Apalagi di tengah-tengah situasi ekonomi yang terus memburuk.

Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR, Didik Mukrianto mengatakan, situasi objektif yang dihadapi pemerintah saat ini harus dilihat bahwa sekarang telah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Sementara di sisi lain, sektor riil tertekan dan gelombang pemutusan hubungan kerja yang kian mengancam.

"Harga-harga meningkat, rupiah terus melemah, pelaku bisnis menghadapi kecemasan, pengusaha mulai menahan investasi, dan masyarakat sudah mulai tidak puas," kata Didik, kemarin.

Selain itu, kata Didik, situasi ekonomi dunia juga berkontribusi pada melemahnya ekonomi Indonesia. Seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan negara Asia lainnya. Selain itu, kebijakan moneter FED, turut memengaruhi ekonomi Indonesia. Termasuk, rendahnya nilai minyak dunia yang terus menurun memukul harga energi dalam negeri.

"Di lain sisi kami melihat kebijakan pemerintah saat ini juga tidak menstimulasi pertumbuhan," kata Ketua DPP Demokrat ini.

Didik mencontohkan kebijakan yang tidak menstimulasi pertumbuhan seperti pencabutan subsidi yang berlebihan. Hal ini bisa dipastikan akan mendorong harga-harga semakin melambung. "Yang berimplikasi kepada menurunnya daya beli masyarakat," ujar Didik.

Kebijakan lainnya adalah penerapan pajak yang represif. Akibatnya harga-harga yang semakin naik dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pelaku usaha. "Serapan APBN yang relatif kecil di semester I Tahun 2015 ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan," kata Didik.

Apalagi, kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur yang tidak berimbang. Sebab, akan menambah laju pertumbuhan ekonomi riil yang melambat karena infrastruktur berbasis proyek jangka panjang. Selain itu perlu juga didorong untuk jangka pendek dan menengahnya.

Didik mendesak pemerintah harus melakukan stabilisasi harga. Juga menstimulasi pertumbuhan. "Pencegahan PHK, kebijakan pajak yang tepat dan pemberian insentif kepada perusahaan khususnya yang hampir kolaps. Jangan terjadi rush pembelian dolar," kata Didik.

Didik mengingatkan, pemerintah juga harus hentikan janji-janji yang membuat pasar tidak nyaman. "Dan yang terakhir pastikan Presiden dan pemerintah punya solusi dan kebijakan yang tepat serta tahu prioritas," pungkas Didik.