Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta menyatakan akan berupaya mendorong agar Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nadhlatul Ulama DKI Jakarta, Saefullah jadi Gubernur DKI periode mendatang.

"Kami bisa begini kan karena bapak kami di NU yang jadi Sekda. Coba kalau enggak ada Pak Sekda, bisa buka puasa kayak tahun lalu," kata Ketua Ansor DKI Abdul Azis usai acara buka puasa bersama di rumah dinas Sekretaris Daerah DKI Jakarta di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/06).

Saefullah kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Azis juga melontarkan guyonan seputar sarung pemberian Saefullah.

"Kalau bukan karena Pak Sekda, boro-boro sarung NU, sarung Muhammadiyah aja kagak dapat. Bukan merek atlas, mereka amplas yang ada," kata Azis.

Aziz berkelakar dirinya membayangkan kalau Sekda Saefullah jadi wakil gubernur atau jadi Gubernur maka bukan lagi kain NU mereknya namun bisa jadi BHS. “Tapi buat ketua-ketua cabang sama ketua wilayah doang," ujar Aziz.

Meski menyatakan akan mendorong Saefullah, Azis menyatakan sikap dari pengurus baru akan diputuskan usai Lebaran, tepatnya usai pelaksanaan halakah ulama muda. Saat ini, GP Ansor DKI masih melihat perkembangan.

"Sesuatu yang diputuskan tidak boleh tergesa-gesa dan terburu-buru. Karena ini soal kemaslahatan umat. Kalau salah pilih itu lima tahun lho. Lima tahun puasa," kata Azis.

Ansor merupakan organisasi sayap pemuda NU. Azis mengakui, organisasinya memang tidak boleh terjun dalam politik praktis. Namun, Aziz menegaskan tak ada larangan bagi anggota Ansor terlibat dalam kegiatan politik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nadhlatul Ulama DKI Jakarta, Saefullah, menilai dukungan yang diberikan pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI kepadanya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI 2017 sebagai aspirasi. Aspirasi itu nantinya bisa dijaring oleh partai politik.

"Itu aspirasi. Nanti kan dikelola lewat partai. Kan partai yang nentuin," kata Saefullah.

Saefullah mengaku belum bisa mengambil sikap. Selain karena statusnya yang masih pegawai negeri sipil (PNS), dia menyebut jaminan untuk bisa maju di Pilkada harus datang dari partai politik.

"Saya belum bisa bersikap. Orang besar yang punya partai aja belum bersikap, masa kita yang orang kecil udah bersikap," pungkas Saefullah.