Bali Democracy Forum (BDF) untuk keenam kalinya, akan kembali digelar pada 7-8 November mendatang. Agenda tahunan yang diinisiasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, dimaksudkan untuk mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan dunia internasional.

Sejak pertama diadakan pada tahun 2008, forum tersebut terus memfokuskan pada diskusi dan tukar pengalaman mengenai perkembangan demokrasi di antara negara peserta BDF.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri AM Fachir, di Jakarta, (22/10), mengatakan, BDF VI, akan dihadiri perwakilan 53 negara di Asia-Pasifik dan puluhan pengamat di luar kawasan Asia Pasifik.

BDF VI 2013 ini mengangkat tema konsolidasi demokrasi pada masyarakat majemuk. “Sengaja diambil tema ini dengan dasar pertimbangan seringkali pada negara-negara yang masyarakatnya majemuk dengan sistem demokrasi yang belum mapan. Justru menimbulkan banyak persoalan," kata Fachir.

Dijelaskan, dengan mengangkat tema tersebut, sekaligus Indonesia dapat mengedukasi diri dalam pelaksanaan berdemokrasi. Memang sejauh ini Indonesia tidak sampai bermasalah dalam berdemokrasi dengan masyarakatnya yang begitu majemuk.

“Negara-negara yang sudah lama terbentuk dan mempunyai ratusan tahun tradisi berdemokrasi saja masih mempunyai masalah-masalah dalam hal mengkonsolidasikan demokrasi. Meskipun sistem hukumnya cukup mapan menopang demokrasi," ujarnya.

Sedangkan sub tema dari BDF VI terkait pelaksanaan pemilu yang bebas

dan adil .Hal ini menjadi isu hangat pada negara-negara yang baru mulai berdemokrasi.

Indonesia, sambung Fachir, harus mendengar pula pandangan dari negara-negara lain apakah pelaksanaan pemilu itu mempunyai nilai tambah bagi penataan pemerintahan, kehidupan bermasyarakat dan kepemerintahan yang baik (good governance).