DPR menunggu sinyal dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait peluang revisi UU TNI kembali dibahas di periode 2024-2029 ini. Untuk membahas itu DPR akan duduk rapat dulu bersama Menhan.

"Nanti tergantung. Kami tunggu rapat dengan Menhan, baru nanti Menhan akan menyerahkan drafnya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Senin (28/10/2024).

Dave mengatakan,DPR menunggu pembahasan lanjutan dengan pemerintah soal kelanjutan pembahasan RUU TNI. 

"Apakah mau dilanjutkan atau cukup dengan Perpres, nanti kami lihat seperti apa," kata politisi Fraksi Golkar ini.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI di periode sebelumnya, Wihadi Wiyanto, memutuskan untuk menunda pembahasan RUU TNI dan RUU Polri pada 26 Agustus 2024. 

Wihadi tidak menjelaskan secara rinci alasan pembatalan pembahasan RUU tersebut.

Ada sejumlah hal yang menjadi sorotan dalam draf revisi UU TNI tersebut. Di antaranya yakni mengenai perpanjangan masa dinas jenderal bintang empat di TNI sebanyak dua kali, penambahan usia pensiun hingga penempatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga. []