Presidium Forum Aliansi Kampus Seluruh Indonesia (Aksi), Juju Purwantoro, mengatakan, muncul polemik atas kabar deadline dukungan dari PKS kepada pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman sejak 25 Juni 2024 yang berakhir pada 4 Agustus 2024.

"Dengan berakhirnya tenggat waktu tesebut, PKS mulai ancang-ancang untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang sudah mengusung bakal Cagub Ridwan Kamil," kata Juju Purwantoro, Senin (12/8/2024).

Menurut Juju, ada yang menarik yakni beredarnya isi rekaman telepon pada Jumat antara Anies dengan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin.

Dalam rekaman suara itu, Anies mengaku sangat siap diusung dan berjuang sebagai Cagub Jakarta bareng PKS. 

Anies juga tetap menyebutkan calon pendampingnya adalah Sohibul Imam. 

"Anies juga menjelaskan dalam telepon itu tidak menyebutkan sama sekali adanya komitmen (deadline) batas pencalonan Anies adalah sampai 4 agustus 2024," kata Juju.

Juju mengatakan, konstituen Anies juga berharap komitmen PKB dan Nasdem juga tidak berubah untuk tetap mendukung Anies, sehingga memenuhi syarat jumlah kursi (24 kursi) untuk mendukung pencalonan Gubernur Jakarta.

Selain itu, PDIP membuka peluang untuk juga mengusung Anies. Hal itu sangat dimungkinkan karena ideologi politik PDIP yang berseberangan dengan KIM yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. 

"Namun diprogramkan KIM Plus akan melibatkan semua partai kecuali PDIP," kata Juju. 

Juju mengatakan, alasan lain adalah jumlah kursi PDIP sebanyak 15 kursi, juga tidak mecukupi untuk mengusung cagub sendirian. 

"Dengan demikian sangat mungkin dan potensi PDIP bergabung dengan salah satu parpol PKS, Nasdem atau PKB," kata Juju.

Juju mengatakan, elektabilitasnya Anies di Jakarta adalah tertinggi. Kondisi ini jelas tidak mungkin dikejar oleh figur-figur cagub lainnya. 

"Tentu lawan-lawannya (KIM) termasuk Presiden Jokowi akan berupaya menyiapkan skenario menjegal Anies agar tidak bisa dicalonkan," pungkas Juju. []