Partai Gerindra menilai kinerja Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kurang optimal. Permasalahan ini muncul sejak kabinet pertama kali dibentuk.

"Dahulu waktu penyusunan kabinet kerja sangat terasa nuansa terima kasih. Tokoh parpol maupun nonparpol yang dipilih adalah yang memiliki jasa," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/04).

Menurut Muzani, saat memilih kabinet kerja, Jokowi terlihat hanya melihat jasa dan bisikan semata, tanpa melihat kompetensi dan kemampuan dari pendukungnya. Padahal banyak relawan pendukung Jokowi yang mempunyai kemampuan.

"Sayang padahal banyak relawan yang berintegritas justru diabaikan," ujar Muzani.

Muzani mengatakan, dengan masa pemerintahan yang hampir 7 bulan, para menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK hampir tidak bisa menerjemahkan dan menjalankan program kerja. Masyarakat merasa tidak puas dengan kebijakan para menteri.

"Kinerja menteri terseok-seok. Padahal tuntutan masyarakat tinggi, namun kemampuan para menteri lamban," kata Muzani.

Untuk itu Muzani menyarankan, Presiden Jokowi harus segera melakukan evaluasi kinerja kabinetnya. "Gunakan hak preogatif presiden, kalau perlu reshuffle," pungkas Muzani.