Partai Golkar membuat sejarah baru dengan sikapnya sebagai penyeimbang dan berdiri di luar pemerintahan periode 2014-2019 nanti. Golkar tidak akan mengizinkan kadernya untuk masuk dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Ini pertama kalinya di dalam sejarah, Partai Golkar yang dipimpin Bapak Aburizal Bakrie berada di luar kabinet," terang politisi Golkar Ali Muchtar Ngabalin dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/08).

Ngabalin mengatakan, Ketum Golkar telah menegaskan tidak akan ada satu pun kader partainya yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Ketum tidak akan memberikan izin bagi kadernya untuk masuk ke dalam kabinet yang dipimpin oleh Jokowi-JK," kata dia.

Ngabalin menambahkan, Golkar dan seluruh anggota Koalisi Merah Putih, lebih memilih untuk menjadi sebuah kekuatan penyeimbang di parlemen. Sebab, tak tertutup kemungkinan akan terbentuk suatu sifat korup dan otoriter dari pemerintahan yang baru nanti.

"Tidak mustahil pemerintahan Jokowi-JK ini korup dan otoriter. Kita pilih jadi kekuatan penyeimbang, agar ada yang mengontrol pelaksanaan janji-janji manis dan harapan dalam kampanye sebelum Pemilu," ujar dia.

Sikap yang sama disampaikan politisi senior Golkar, Hadjriyanto Thohari. Dia mengatakan, memang lebih baik partainya berada di luar pemerintahan. Partainya tidak akan mengganggu pemeritahan Jokowi-JK.

"Kami hanya melakukan fungsi kritisisme sebagai mana mestinya di parlemen. Kami tidak akan mengganggu, bahkan menjatuhkan pemerintahan itu. Tetapi tolong, kami juga jangan diganggu. Partai kami jangan diganggu, kami akan melakukan konsolidasi partai dengan sebaik-baiknya," ujar dia.

Golkar, ujar dia, hanya membutuhkan satu periode berada di luar pemerintahan untuk kembali merebut hati rakyat. "PDIP itu bisa menang Pileg dan Pilpres setelah 2 periode di luar pemerintahan. Dua periode, 10 tahun. Kami yakin, Partai Golkar kalau berada di luar pemerintahan, satu periode saja cukup untuk menang," tandas dia.