Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar bisa meminta “banding adiministrasi” ke Presiden RI terkait kisruh izin pengelolaan taman wisata alam Gunung Tangkubanparahu. Jika Menhut, Zulkifli Hasan tidak juga mencabut surat keputusan No. 306/Menhut-II/2009 tentang izin pengusahaan pariwisata alam (IPPA) Gunung Tangkubanparahu.

Hal itu diungkapkan Pakar ilmu pemerintahan, Prof. Asep Warlan Yusuf dalam diskusi tentang TWA Gunung Tangkubanparahu di Sekretariat Forum Aktivis Bandung, Kamis (18/06).

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kehutanan MS Kaban telah meneken Surat Keputusan Menhut No.SK.306/Menhut-II/2009 yang memberi izin untuk PT Graha Rani Putra Persada (GRPP) mengelola wisata Tangkuban Perahu. Padahal TWA tersebut sebelumnya dinyatakan status quo. Karena itu, Gubernur dan Ketua DPRD Jabar meminta untuk dicabut.

Asep menambahkan, banding administrasi itu diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara (PTUN). Namun, ketentuan undang-undang itu sudah tidak bisa diikuti. Masalahnya, masyarakat bisa melakukan banding administrasi selambat-lambatnya empat bulan.

"Sementara kan sekarang sudah lebih empat bulan. Tapi hal semacam itu, atau banding administrasi dalam tanda kutip, bisa juga dilakukan gubernur dalam hubungan pemerintahan kepada presiden," katanya.

Tiga aspek

Asep menyatakan, ada tiga aspek yang bisa membatalkan atau mencabut surat menteri kehutanan tersebut. Yakni oleh menteri itu sendiri. presiden sebagai atasannya, dan pengadilan tata usaha negara.

Asep pun mengurai ketiga aspek tersebut. Pertama, pencabutan oleh menteri. Menurutnya akan lebih baik jika menteri sendiri yang mencabutnya. Hal itu akan lebih nyaman karena tidak perlu melakukan banding ke presiden dan lebih cepat.

Apalagi, menteri pernah menyatakan dan berkomitmen jika ada surat dari gubernur dan DPRD Jabar yang mengusulkan dicabutnya surat keputusan tersebut, pihaknya akan mencabut surat tersebut.

Kedua, pencabutan oleh presiden sebagai atasan Menhut juga masih dimungkinkan. Tetapi kebijakan seperti ini jarang dilakukan Presiden SBY. Sedang aspek ketiga yakni melalui PTUN, sudah tidak dimungkinkan. Hal itu disebabkan pencabutan dengan cara ini prosesnya paling lambat 10 hari setelah keluar kebijakan yang dimaksud.