Hari ini, Minggu (07/08), sedikitnya 40 juta warga Thailand akan mengikuti referendum mengenai rancangan konstitusi baru Thailand. Konstitusi itu ditulis Komite yang ditunjuk militer.

BBC, Minggu (07/08), menyebutkan, dalam referendum itu masyarakat akan ditanya apakah mereka menyetujui rancangan konstitusi baru.

Jika mayoritas masyarakat menyetujui rancangan itu maka akan menjadi konstitusi dan militer diberikan legitimasi untuk menjalankan pemerintahan, hingga pemilihan umum yang dijanjikan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang memimpin kudeta pada 2014, dilakukan tahun depan.

Jika disetujui, konstitusi itu akan menjadi langkah besar kembali ke demokrasi penuh.

Sebaliknya, jika rancangan konstitusi itu tidak disetujui maka belum dapat dipastikan apa yang akan terjadi. Namun, pemerintah militer akan tetap memegang kendali.

Militer telah membuang konstitusi lama ketika mereka mengambil alih kekuasaan pada 2014, setelah kondisi politik yang tidak stabil dan kekerasan sporadis yang terjadi dalam beberapa bulan.

Sementara kalangan oposisi menyebutkan, pemungutan suara itu tidak adil karena kampanye dibatasi.

Referendum Act yang dipakai untuk mengatur proses referendum, dianggap mengkriminalisasi "siapa saja yang menyebarkan teks, gambar atau suara yang tidak sesuai kebenaran."

Kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan, undang-undang baru "membatasi ekspresi dan akses informasi tentang rancangan konstitusi."

Setidaknya 17 orang telah didakwa melanggar undang-undang referendum. Mereka menghadapi ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.