Hingga awal Mei ini, Pemerintah baru berhasil memungut penerimaan sebesar Rp419,2 triliun. Jumlah itu baru 23 persen dari target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang mencapai Rp1.822,5 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution beralasan, masih sedikitnya pemasukan negara disebabkan banyaknya kegiatan usaha yang tersendat pada awal tahun. Tersendatnya kegiatan usaha, tercermin dari anjloknya kegiatan ekspor maupun impor.

“Penerimaan terganggu karena banyak kegiatan usaha yang tersendat. Jadi penerimaan pajak kita kurang, pertumbuhannya lebih rendah dibanding periode sebelumnya," ujar Darmin kepada pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/05) malam.

Dari sisi pengeluaran, Darmin mengatakan, total realisasi belanja hingga awal Mei 2016 sebesar Rp586,8 triliun. Angka ini setara dengan 28 persen dari alokasi belanja APBN 2016 sebesar Rp2.095,7 triliun.

Darmin menyebut, mayoritas kementerian/lembaga (K/L) belum bisa menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk mempercepat penyerapan anggaran di awal tahun.

Menko Perekonomian menyebut, hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mendapat apresiasi dari Jokowi karena bisa membelanjakan anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur yang akan dibangun pemerintah sejak awal tahun ini.

“Presiden meminta agar K/L percepat realisasi belanja. Belanja Kementrian PUPR sudah oke, tapi yang lain harus mempercepat belanjanya," ujar Darmin.

Meski masih terhitung aman dari sisi neraca keuangan, namun pemerintah tetap mengantisipasi potensi defisit yang mungkin terjadi di penghujung tahun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, pemerintah pusat memiliki utang sebesar Rp3.271,82 triliun sampai Maret 2016. Jumlah tersebut naik Rp75,21 triliun dari total utang sampai Februari 2016 sebesar Rp3.196,61 triliun.

Namun, Darmin menegaskan bahwa perkembangan ini masih cukup wajar jika diukur dengan rasio Produk Domestik Bruto (PDB). “Rasio utang di Indonesia ini berada di angka 26 sampai 27 persen dari PDB. Jadi masih terkendali," ujarnya.