DUA alumni ITB yang sangat hebat dan mumpuni dalam membangun kawasan, yang ditugasi Jokowi membangun ibukota negara (IKN) mengundurkan diri sekaligus. Langkah ini hanya berselang sekitar dua bulan Sudrajat Djiwandono, ekonom Partai Gerindra, sekaligus abang ipar Presiden Prabowo, menyampaikan bahwa tidak ada urgensinya IKN saat ini.

Sudrajat yang kedua anaknya diperintahkan Prabowo sebagai inti tim sinkronisasi pemerintahan ke depan, mengatakan hal itu pada wawancara dengan Kompas TV.

Tim sinkronisasi sendiri melakukan langkah awalnya beraudiensi dan diskusi dengan menteri keuangan, Sri Mulyani, tentang situasi keuangan negara ke depan. Barangkali, di situ terungkap pula, tidak ada peluang negara ke depan untuk melakukan proyek-proyek mercusuar, khususnya IKN.

Tanpa kepemimpinan teknokratik yang kuat, seperti Bambang Susantono, eks Ketua Alumni Teknik Sipil ITB, dan Dhony, alumni arsitektur ITB, dan eks petinggi Sinarmas Land, yang mundur, serta tidak adanya dukungan Prabowo ke depan, setidaknya terlihat dari pikiran Djiwandono, maka sudah dapat dipastikan IKN akan mangkrak atau bermasalah.

Prabowo sendiri memang berniat akan melanjutkan program Jokowi untuk IKN itu, tapi bisa dilakukan secara bertahap antara 25-30 tahun ke depan. (Lihat CNN Indonesia, "Prabowo Blak-blakan Alasan Mau Lanjutkan Projek Pindah Ibukota Jokowi", 16/5, dalam isinya: "Perhitungannya adalah kami membutuhkan 25 tahun hingga 30 tahun untuk menyelesaikan modal ini. Jadi, jika Anda mengatakan 30 miliar Dolar AS selama 30 tahun, itu berarti 1 miliar Dolar AS per tahun. Ekonomi Indonesia, anggaran Indonesia bisa memenuhi itu.").

Pernyataan seperti ini, yang disampaikan di Qatar Economic Forum, berbeda ketika Prabowo memberi pernyataan tentang program makan siang gratis, dengan penuh penghayatan, keyakinan, dan keharusan.

Meskipun kita akhirnya tahu, program raksasa makan siang gratis bisa saja mengalami nasib yang sama, namun program seperti ini, diyakini Prabowo, berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat miskin.

Ibukota Tetap di Jakarta

Pernyataan Sudrajat Djiwandono tidak ada urgensinya IKN dan pernyataan Prabowo IKN akan diteruskan selama 25-30 tahun merupakan kenyataan politik yang harus dihadapi Jokowi. Bisa ini dimaknai Prabowo, sebagai kepala negara, akan tetap berkantor di Jakarta. Tim sinkronisasi pemerintahan ke depan juga tidak berisikan "orang-orang Jokowi", sehingga upaya menuntaskan IKN dalam waktu dekat akan segera sirna.

Sesungguhnya soal IKN ini adalah sebuah dramaturgi, di mana krisis ekonomi dan kesehatan melanda dunia ketika pandemi covid-19 terjadi. Di antara hilangnya kepercayaan diri kita, Jokowi berusaha membuat drama besar, seolah-olah kita masih mampu membangun proyek mercusuar. (Lihat Syahganda dalam debat CNN TV:

https://youtu.be/geHTEYQlSuk?feature=shared).

Padahal ide pemindahan ibukota, yang sudah diusung timses Jokowi (Andrinof Chaniago, Jehansyah Siregar, dll) sejak awal, tidak pernah didalami ketika ekonomi kita masih baik pada periode pertama Jokowi. Drama ini akhirnya membebani fiskal sangat besar serta mendelegitimasi Jakarta sebagai ibukota bersejarah.

Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI, suatu waktu ketika bertemu dengan Dr. Jehansyah, mengkritik kelompok Jehan yang tidak memasukkan analisa pertahanan IKN. Menurut Gatot, invasi militer asing dapat melumpuhkan ibukota negara IKN hanya dalam dua jam. Jadi rencana IKN ini begitu serampangan dari aspek hankam.

Sekarang, meskipun UU DKJ yang baru disahkan DPR mengatakan Jakarta tetap ibukota sampai Jokowi membuat surat keputusan, kelihatannya situasi dampak mundurnya ketua dan wakil ketua IKN menunjukkan rencana IKN telah gagal. Apakah Jokowi akan berani membuat SK pindah ibukota dalam waktu sisa kepresidenannya?

Sekarang kita lihat lagi apakah ulang tahun kemerdekaan kita 17 Agustus akan berlangsung di sana? Apakah alokasi APBN 2024 yang tersisa dialihkan untuk program mercusuar Prabowo, yang lebih konkrit untuk gizi rakyat? Apakah pemerintah jadi menjual gedung-gedung bersejarah di Jakarta ke asing sebagai bagian rencana pembiayaan? Saya memprediksi tanpa adanya dukungan presiden terpilih Prabowo, maka ibukota tetap akan di Jakarta.

Penutup

Program pemindahan ibukota akhirnya melemah setelah dua pimpinan teras IKN mundur. Keuangan negara juga tidak membaik. Ekonomi terus memburuk. Sementara Prabowo mementingkan adanya anggaran Rp530 triliunan untuk gizi rakyat, bukan IKN. Maka hampir pasti proyek IKN gagal dan Jokowi kehilangan "sinarnya".

Sudah saatnya rakyat Indonesia bangga bahwa kita akan tetap mempunyai ibukota bersejarah. Sebuah ibukota yang merepresentasikan sejarah panjang perjuangan anti-kolonial dan juga perjuangan menyatukan Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Minang, Jong Manado, Jong Atjeh, Jong Sunda, Jong Bugis-Makassar, dan lainnya dalam sebuah "melting pot" keIndonesiaan kita.

Jika ibukota gagal pindah, maka Jokowi akan dikenang sebagai beban sejarah bangsa ini.

*Penulis adalah Alumni Pascasarjana Studi Pembangunan ITB