Pasca demontrasi besar-besaran 4 November lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar menemui tokoh dan ormas Islam. Jokowi disarankan agar juga menemui pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang akan menggelar Aksi Bela Islam lanjutan pada 2 Desember 2016.

Saran itu dilontarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah Selain itu Fahri juga meminta pemerintah tidak melarang massa untuk melakukan aksi ini.

Dari pada melarang, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan presiden bertindak lebih dahulu yaitu dengan menemui para pimpinan GNPF-MUI. Sebab usai demonstarsi besar Aksi Bela Islam II yang berlangsung 4 November 2016, presiden rajin berkunjung ke berbagai pihak.

"Tapi belum mau ketemu KH Abdur Rosyid, Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir dan lainnya yang menjadi koordinator ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11).

Pertemuan antara presiden dengan para ulama dianggap Fahri merupakan hal yang penting. Sebab, saat demonstrasi sebelumnya presiden tidak mau menemui perwakilan massa. "Kenapa tidak ditemui? Kan bisa ngobrol," ujar Fahri.

Menurut Fahri, Presiden Jokowi harus memberikan jaminan kepada mereka bahwa tidak akan mengintervensi kasus dugaan penistaan agama, yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Saya yakin betul, kalau diberikan jaminan pasti rakyat akan meresponnya," ujar Fahri.

Selain itu, Fahri mengingatkan agar Jokowi tidak mencurigai bahwa aksi ini bermuatan politis, didasari niat inkonstitusional dan berujung untuk mengkudeta. "Tidak ada. Demonstrasi adalah kegiatan yang sah dan dilindungi," kata Fahri.

Dalam aksi sebelumnya, jutaan massa yang turun ke jalan menuntut agar Basuki alias Ahok diproses hukum. Kini, Kepolisian telah menetapkan Ahok sebagai tersangka, namun tidak ditahan. Atas alasan tak ditahan inilah, GNPF-MUI berencana melakukan aksi kembali.