Presiden Joko Widodo mengatakan akan menentukan keputusan terkait jabatan Menteri Perindustrian yang diemban Airlangga Hartarto setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar selesai diselenggarakan.

"Munaslub kan baru berjalan. Ini nanti tunggu Munaslub, baru bisa saya jawab," kata Jokowi saat menghadiri pembukaan Munaslub Golkar di Jakarta Convention Centre, Senin (18/12) malam.

Jokowi baru dapat memutuskan jika Airlangga resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar oleh Munaslub. Hal itu akan membuat , Airlangga menjadi satu-satunya menteri dalam Kabinet Kerja yang merangkap sebagai ketua umum partai politik.

Munaslub Golkar rencananya 18 hingga 20 Desember dengan agenda utama pengukuhan Airlangga sebagai Ketum.

Jokowi berpendapat, status Airlangga sebagai Menteri Perindustrian belum dapat ia putuskan saat ini sebab banyak hal harus dipertimbangkan. Namun, ia tak mengungkapkan pertimbangan itu. "Banyak pertimbangan. Pertimbangannya satu A, dua B," kata Jokowi sambil tertawa.

Aturan rangkap jabatan menteri sekaligus ketua umum partai memang tidak diatur dalam undang-undang. Namun, di awal pemerintahan, Jokowi menegaskan anak buahnya tak boleh merangkap jabatan.

Hal itu juga pernah ditegaskan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo kepada pers di Jakarta, Minggu (03/12). “Sejak pembentukan kabinet di awal, Presiden sudah menyatakan agar para menterinya tidak merangkap jabatan di kepengurusan parpol. Nah, tentu kemudian, seandainya Pak Airlangga terpilih Ketua Umum Golkar, itu sudah secara otomatis dia harus mundur," ujarnya.

Eko membantah kabar bahwa Airlangga telah mendapatkan restu Jokowi untuk merangkap jabatan. "Enggak mungkin itu, Presiden sudah menyatakan bahwa para menterinya harus mundur dari kepengurusan partai politik."