Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah mengambil alih pengelolaan tambang PT Freeport di Papua. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang agar polemik yang membelit perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut dengan Indonesia dapat mereda.

"Freeport itu kalau bisa diambil oleh pemerintah, daripada ribut terus," kata Zulkifli, kepada pers, di Jakarta, Senin (14/12).

Menurut Zulkifli, langkah itu bisa dilakukan dengan mekanisme Production Sharing Contract (PSC). PT Freeport Indonesia diposisikan sebagai pengelola namun saham dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

"Ya bisa saja nanti Freeport itu kerja sama production sharing namanya. Jadi kontraktornya Freeport, tapi kepemilikan saham tetap pemerintah dalam jangka panjang," kata Zulkifli.

PT Freeport Indonesia sudah beroperasi di Indonesia sejak 1967 dengan penandatangan Kontrak Karya Generasi I pada 7 April 1967. Perpanjangan kontrak menjadi KK Generasi V, telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991 untuk jangka waktu 30 tahun hingga 2021.

Saat ini, kegiatan produksi PT FI berada di wilayah tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah DOZ dan Big Gossan di Kabupaten Mimika, Papua. Baru-baru ini, perihal kontrak Freeport kembali menjadi polemik. Sebab berembus kabar bahwa perusahaan Amerika ini kembali menawarkan perpanjangan kontrak dengan Indonesia.