Saat ini Indonesia lebih siap dalam mengantisipasi terhadap kebakaran lahan akibat dampak El Nino dibandingkan pada tahun 1997. Selain melakukan kerja sama dan antisipasi melalui penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) di daerah rawan kebakaran lahan dan hutan, saat ini juga sudah ada penegakan hukum.

"Kami berharap tidak seperti 1997 tapi sekarang kami lebih siap, terutama terkait kerja sama penanganan kebakaran di provinsi," kata Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Arief Yuwono pada lokakarya hasil IPCC AR5 dan upaya pengendalian dampak perubahan iklim di Jakarta, Rabu (25/06).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino pada yahun 2014 bersifat lemah hingga moderate. Adanya indikator suhu muka laut di Pasifik menunjukkan fenomena yang sama dengan kejadian El Nino pada 1997. Dampak yang ditimbulkan untuk wilayah Indonesia adalah kemarau panjang dan kering.

Sebelumnya, dampak El Nino pada tahun 1997 di Indonesia sangat besar. Yakni terjadi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan yang luas, krisis pangan, dan krisis energi serta makin memicu krisis ekonomi dan politik. Saat itu, daerah hutan dan lahan gambut yang terbakar mencapai 2,12 juta hektare

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian/lembaga dan BPBD telah melakukan antisipasi karhutla. Khususnya di sembilan provinsi yaitu Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara.

Kepala BNPB Syamsul Maarif memimpin koordinasi potensi nasional untuk pendampingan kepada pemda. BNPB menyiapkan dana siap pakai Rp355 miliar guna mengantisipasi karhutla tersebut.

Saat ini tiga helikopter yaitu Bolco, Kamov dan Sikorsky telah ditempatkan di Riau untuk pemadaman api dan asap. Modifikasi cuaca dengan pesawat Casa dan Hercules juga masih beroperasi. Sedang helicopter MI-8 telah ditempatkan di Palembang dan Palangkaraya.

Selain itu, sebanyak 2.500 personel TNI dan Polri siap dimobilisasi jika diperlukan. Beberapa SOP dan peraturan telah disusun oleh kementerian/lembaga sebagai dasar pelaksanaannya.