Menolak impor pangan adalah awal bagi terciptanya kedaulatan pangan. Itu tak hanya berarti sebagai ketahanan pangan, tapi berdaulat dibidang pangan dengan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dengan harga terjangkau. Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla harus berani melakukan itu.

Tantangan itu disampaikan Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintah Joko Widodo, saat menyampaikan pidato kebudayaan, di Perayaan Hari Perempuan Internasional, di Jakarta, Minggu (08/03). "Diperlukan tekad politik yang kuat untuk berani menolak impor," tegas Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Megawati mengakui mencapai kedaulatan pangan bukanlah masalah sederhana. Harus ada berbagai program kerja yang dilaksanakan Pemerintah. Misalnya, bisa dilakukan dengan integrasi kebijakan hulu-hilir di sektor produksi dan distribusi pangan, serta adanya politik anggaran yang berpihak agar berbagai persoalan terkait dengan infrastruktur pertanian dapat secepatnya diselesaikan.

Dalam konteks itu, tambah Mega, kaum perempuan harus mau terlibat dalam memperjuangkan kedaulatan pangan dengan memberi pengaruh atas kebijakan melalui politik. Kaum Perempuan dengan seluruh daya kreasinya, mampu mengemas ketersediaan sumber pangan yang bergizi dan bervariasi bagi keluarganya. "Jangan omong harga cabai ya kalau tidak mau berpolitik. Masalah harga cabai, harga beras, itu masalah politik," ujar Megawati.