Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana, Selasa (04/06). Selain membicarakan persoalan potensi gugatan di MK pasca Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014 mendatang, MK juga meminta dukungan dari pemerintah terkait anggaran tambahan khusus untuk menangani pemilu sebesar Rp47 miliar dari anggaran tahunannya.

“Tambahan anggaran itu dianggap penting agar MK bisa bekerja secara total untuk menghadapi dan meladeni semua persengketaan yang kelak muncul,” kata Ketua MK Akil Mochtar usai pertemuan itu.

Menurut Akib, saat ini ada banyak anggaran MK yang dipotong oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tahun 2012 lalu, belanja MK dianggarkan sebesar Rp270 miliar. Namun karena DPR sempat marah kepada MK, maka anggarannya dipotong menjadi Rp190 miliar saja. Bahkan kemudian, anggaran MK disunat lagi oleh DPR sebesar Rp20 miliar, sehingga posisinya sekarang tinggal Rp170 miliar.

Dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pembaharuan 2013 ini, anggaran MK kembali disunat lagi sekitar Rp8 miliar, maka anggaran yang tersisa sekitar Rp162 miliar lagi. “Akibatnya, anggaran yang kecil itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan MK,”: kata Akil.

Berdasarkan perkiraan Akil, jika MK memutuskan kasus rata-rata 23 perkara per bulan, maka anggaran yang tersisa itu paling banter bertahan sampai Oktober tahun 2013 ini. Bahkan jika MK harus memutuskan rata-rata 40 perkara per bulan maka anggarannya hanya bertahan sampai Agustus ini.

Akil mengungkapkan langkah yang ditempuh MK untuk mengatasi permasalahan anggaran tersebut, MK terpaksa akan meminjam dulu dan nantinya akan dibayarkan pada APBN tahun 2014 mendatang.

Karena kondisi itu, Akil berharap pemerintah akan mendukung tambahan anggaran pemilu 2014 yang diusulkan MK saat rapat dengan DPR di Senanyan. “Pada tahun ini saja, ada banyak kegiatan MK yang tidak jalan akibat kekurangan anggaran. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi kepada masyarakat untuk menghadapi pemilu 2014,” kata Akil.

Selain itu, lanjut Akil, Pusat Pendidikan Pancasila yang sudah berdiri di Cisarua, Bogor, Jawa Barat juga belum bisa dijalankan karena belum ada anggarannya.

Ketua MK mengingatkan DPR agar tidak sembarang memotong anggaran hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok. Sebab ada banyak kegiatan MK yang berkaitan dengan sosialisasi konstitusi tidak bisa dijalankan karena kekurangan anggaran pada tahun ini.