Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah yang cepat dan tepat agar Indonesia tidak terpecah belah. Permintaan Demokrat ini terkait dinamika yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta.

"Presiden harus bisa menjadi jangkar dan perekat bagi kita semua, apalagi di saat-saat kritis seperti saat ini," kata Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Jumat (12/05).

Didi menilai perpecahan dan permusuhan terus meningkat pasca-pilkada. Situasi semakin "panas" setelah Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus penodaan agama.

"Dalam situasi yang panas dan tidak menentu, antara kubu Ahok dan yang berseberangan, kepekaan seorang Presiden sebagai pengayom sangat diperlukan," kata Didi.

Menurut Didi, Presiden Jokowi memang sudah mengambil langkah normatif dengan imbauan agar semua pihak menaati putusan pengadilan. "Tetapi, hemat kami, (imbauan Presiden) itu tidak cukup. Presiden harus bisa menghentikan klaim-klaim yang mengatasnamakan kebinekaan yang sudah di luar batas,” kata Didi.

Demikian pula gerakan-gerakan radikal atas nama agama."Segera undang dan kumpulkan seluruh tokoh-tokoh yang saling berseberangan dalam satu meja. Dengarkan suara mereka, keluhan dan aspirasi mereka. Sehingga bisa menghasilkan solusi terbaik," kata Didi.