Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Surabaya membantah telah melakukan barter politik terkait dengan pemilihan Wali Kota Surabaya 2015.

Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono (Awi) mengatakan, PDIP tidak pernah berkomunikasi untuk melakukan barter politik dengan Partai Demokrat dalam pilkada di Surabaya dan Pacitan. “Sekali lagi, kami tidak pernah komunikasi (dengan Demokrat),” kata Awi kepada pers, Kamis malam (06/08).

Awi menuding informasi adanya barter politik itu sengaja diembuskan oleh partai politik lain yang ingin mengganjal pelaksanaan pilkada di Surabaya. “Isu barter politik ini kan dimunculkan oleh partai yang ingin memboikot pilkada,” kata Awi.

Menurut Awi, PDIP sebagai partai yang telah diamanatkan oleh undang-undang merasa bertanggung jawab untuk mengusung calon, agar pilkada tetap bisa terlaksana. “Soal menang-kalah, itu hak rakyat yang menentukan,” ujar Awi.

Saat ini, kata Awi, PDIP Surabaya mendorong supaya calon tunggal diakui. "Kami mendorong agar calon tunggal bisa diakui oleh undang-undang," kata Awi.

Awi meminta persoalan munculnya calon tunggal dalam pilkada di Surabaya dan Pacitan menjadi bahan evaluasi bersama. “Calon tunggal harus diakui. Jangan menganggap ini seperti anak haram,” pungkas Awi.