Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio meyakini ada deal politik antara Prabowo dengan Megawati. Sebab, pertemuan tersebut diumumkan ke publik.

"Kalau tidak ada deal, ya tidak akan diumumkan. Kalau ada deal, barulah dibuka bahwa pertemuan itu terjadi. Ini soal menjaga marwah dan dinamika politik,” kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI dalam keterangan resminya, Jumat (11/4/2025). 

Menurut Hensat, kesepakatan politik tidak selalu berarti menambah kekuasaan atau keuntungan baru bagi pihak yang terlibat.

Dalam konteks pertemuan Prabowo-Megawati, kesepakatan tersebut bisa jadi lebih tentang mempertahankan posisi atau ‘kenikmatan’ yang sudah ada.

Ia mencontohkan posisi Puan Maharani yang tetap menjadi Ketua DPR RI meskipun 80 persen kursi parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo. 

"Deal politik itu bukan cuma soal memperpanjang kekuasaan, tapi bisa juga mempertahankan kuasa yang sudah ada. Misalnya, Puan tetap Ketua DPR, padahal kalau mau, dengan kekuatan koalisi, UU MD3 bisa diubah,” ujar dia.

Selain itu, Hensat juga menyinggung kelangsungan jabatan Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta yang tidak diganggu proses politiknya.

“Atau Mas Pram yang tetap jadi gubernur tanpa ada gangguan. Itu bagian dari menjaga kenikmatan yang sudah ada," kata Hensat.

Namun, menurut Hensat, sebagai partai yang memiliki DNA sebagai partai oposisi, ia menyarankan agar PDIP hidup di luar pemerintahan.

"PDI Perjuangan itu kalau di luar pemerintahan, malah lebih enak. Itu karakter mereka. Jadi, meski oposisi, bukan berarti tidak ada deal," pungkasnya. []