Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, meyakini ada kesepakatan yang terjadi dalam pertemuan Prabowo-Megawati pada 7 April lalu di Jakarta.

Namun Hensat meyakini kesepakatan tersebut bukan soal kasus Sekjen PDIP Hasto Kristyanto yang kini ditahan KPK dalam dugaan keterlibatan suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan membantu menyembunyikan kader PDIP Harun Masiku.

Menurut Hensat, Prabowo bukan termasuk pemimpin yang suka mencampuri urusan hukum dalam berpolitik. Ia merujuk pada kasus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang tidak mendapat intervensi dari Prabowo saat tersandung kasus hukum.

"Prabowo bukan tipe yang akan masuk ke ranah intervensi hukum untuk deal. Jadi, kalau pun ada pembicaraan dengan Ibu Mega, bukan soal itu (Hasto)," ujar Hensat, Jumat (11/4/2025).

Ia menganalisis, kesepakatan politik yang terjadi antara Prabowo dan Mega adalah saling menghormati tingkat tinggi antara dua tokoh tersebut.

"Ini levelnya beda. Prabowo dan Megawati punya cara menghormati yang jauh di atas dinamika politik biasa," ujarnya menegaskan. 

Meski PDIP menegaskan tidak ada deal terkait masuk kabinet dan tetap di jalur oposisi, Hensat tetap yakin bahwa pertemuan ini menghasilkan kesepakatan tertentu.

"Kalau tidak ada apa-apa, ngapain diumumkan? Politik itu soal sinyal, dan sinyal ini jelas," pungkasnya. []