Pemerintahan segera menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Rencananya, kartu yang memberikan kemudahan memperoleh fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu itu akan diluncurkan pada pekan pertama November 2014.

Menteri Kordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, peluncuran KIS dan KIP akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Peluncuran dilakukan pada minggu pertama November. Peluncuran KIS dan KIP merupakan salah satu janji Presiden dan Wakil Presiden. Ini memang harus diluncurkan secepatnya,” ujar Puan usai rapat koordinasi di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (29/10).

Puan mengatakan, kementeriannya sudah berkordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian-kementerian terkait untuk membahas soal anggaran bagi terlaksananya KIS dan KIP tersebut. Ia menyebut, DPR pun telah menyetujui anggaran untuk dua kartu tersebut.

“Darimana (sumber dananya) ini, kita akan bicara lebih detil lagi dengan Kemenkeu. Kita akan bicara dengan Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan mengenai anggaran, teknisnya di kementerian terkait,” papar Puan.

Pemerintah Pusat, lanjut Menko PPK, akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendata siapa saja yang berhak menerima KIS dan KIP, serta ikut memonitor pelaksanaan program-program tersebut.

Dalam penyalurannya, pemerintah akan berkordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT. Pos Indonesia serta Bank Mandiri. Data-data seperti nama dan alamat penerima KIS-KIP akan diberikan ke lembaga-lembaga tersebut, sehingga mengurangi potensi salah sasaran.

“Hampir kurang lebih 1 juta kartu dalam tahap pertama sampai Desember 2014, kita harapkan sudah bisa diterima sejumlah keluarga,” terang Puan.

Target penerima KIS adalah keluarga-keluarga pra sejahtera yang selama ini belum tercakup dengna fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Selain itu, dalam pelaksanaannya KIS juga tidak akan tumpang tindih dengan program BPJS yang sudah dijalankan sejak jaman Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

“Perbedaan dengan kartu lain secara teknis ada. kami berharap bisa dilakukan preventif, orang-orang tidak sakit juga berhak gunakan kartu itu,” jelas Puan,

Sedangkan terkait KIP, menurut Puan, pemerintah ingin lebih menjamin masyarakat Indonesia bisa mengenyam pendidikan hingga 12 tahun.