Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, menyatakan setuju dan mendukung usulan usulan pembubaran atau menghapus lembaga Kementerian BUMN. 

Usulan tersebut disuarakan Mantan Politisi Nasdem, Akbar Faizal, ditujukan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto agar mempertimbangkan pembubaran Kementerian BUMN.

Ichsanuddin Noorsy mengatakan, selain membubarkan Kementerian BUMN dan mendirikan koperasi, perlu ada jaminan bahwa pengelolaan BUMN benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

"Untuk pembubarannya oke. Tapi langkah strategisnya tidak hanya koperasi,” kata Ichsanudin Noorsy, Rabu (18/9/2024). 

Sebelumnya, gagasan pembubaran Kementerian BUMN sempat menjadi perdebatan publik ketika tim pakar pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengangkatnya dalam isu Pilpres 2024. 

Menurut Ichsanudin, dirinya sendiri telah lama mengusulkan pembentukan Badan Pengurus dan Pengelola Usaha Milik Negara untuk membedakan antara entitas politik dan bisnis.

"Maksudnya untuk menihilkan campur tangan Parpol, dan birokrat. Kemudian agar indikator-indikator kesuksesan dan kegagalan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran korporatif yang ber-Tuhan laba dan akumulasi modal finansial," kata Ichsanudin.

Menurut Ichsanudin akar masalah pengelolaan BUMN adalah dikuasai oleh mereka yang berasal dari latar belakang kapitalisme korporasi, termasuk dalam proses rekrutmen pimpinan BUMN yang cenderung berasal dari sektor keuangan.

"Semua berorientasi pada kinerja keuangan sebagai indikator kesuksesan, yang justru menjauhkan BUMN dari amanat konstitusi ekonomi. Hal ini diperparah dengan para menteri yang menjadi pendukung neoliberal dan fundamentalisme pasar bebas," kata Ichsanudin.

Akibatnya, kata Ichsanudin, dampaknya BUMN semakin menjauh dari amanat dan perintah ekonomi konstitus.

"Para menterinya pun penyanjung neoliberal dan penegak fundamentalisme pasar bebas," kata Ichsanudin.

Ichsanudin memperingatkan bahwa jika pembubaran Kementerian BUMN tidak diiringi dengan penyelesaian akar masalah, maka pembentukan Badan Pengelola dan Pengurus BUMN baru akan bernasib sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap gagal dalam menyelesaikan masalah.

"Yakni jauh panggang dari api dalam menyelesaikan masalah," pungkas Ichsanudin.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal mengkritik Kementerian BUMN. Melalui akun X miliknya, mantan politikus Nasdem itu mengusulkan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan pembubaran Kementerian BUMN.

"Pak Prabowo, realitasnya Kementerian BUMN hanya menjadi beban politik nasional," kata Akbar Faizal, Selasa (17/9/2024).

Menurut Akbar, ideologi ekonomi yang dijalankan oleh BUMN sudah melenceng, karena BUMN justru berbisnis dengan rakyat, yang menurutnya tidak sesuai dengan tujuan awal pendirian BUMN.

"Mungkin perlu bapak pikirkan opsi pembubaran kementerian ini," pungkas Akbar Faizal yang mantan Anggota DPR RI 2014-2019 ini. []