Gubernur Papua, Lukas Enembe disebut sangat kecewa terhadap kunjungan 3 menteri Kabinet Kerja ke area pertambangan PT Freeport Indonesia, pada Sabtu (19/09) pekan lalu. Pasalnya, dalam kunjungan itu, pihak kementerian tidak berkoordinasi dengan Pemerintahan daerah (Pemda) setempat.

“Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena 3 menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu," ujar Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, seperti dikutip Antara, Senin (21/09).

Ketiga menteri yang mengadakan kunjungan kerja ke Freeport, adalah Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sofyan Jalil.

Mereka didampingi sejumlah pejabat teras BUMN . Tiba di Bandara Moses Kilangin Timika pada Sabtu (19/09) pukul 04.30 WIT dengan penerbangan pesawat Airfast milik PT Freeport Indonesia. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Tembagapura dengan menumpang helikopter Airfast milik PT Freeport.

Bupati Mimika mengaku baru mengetahui adanya kegiatan kunjungan kerja ketiga menteri itu pada Minggu (20/09). “Mereka meminta untuk melakukan rapat dengan kami dari Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo Rumah Negara (rumah jabatan Bupati Mimika di Karang Senang-SP3, Red) pada hari Minggu jam 10 pagi. Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena itu hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah," ujar dia.

Eltinus menambahkan, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan menyampaikan protes kepada Presiden Joko Widodo. “Kami akan sampaikan surat protes ke Presiden di Jakarta. Lain kali, tidak boleh pakai cara-cara seperti ini. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu harus koordinasi dengan pemda," ujarnya pula.

Eltinus juga mempertanyakan kepentingan apa di balik kunjungan ketiga menteri secara diam-diam itu. Ia menilai selama ini pemerintah pusat memberikan hak-hak sangat istimewa kepada PT Freeport Indonesia.

Akibat adanya perlakuan istimewa itu, terkadang para pejabat di Jakarta tidak pernah merasa najwa ada pemerintahan di Papua yang juga punya hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Freeport.