Pemerintah diminta agar membebaskan biaya sertifikasi halal agar meringankan beban pengusaha. 

Permintaan itu disuarakan pelaku usaha logistik dan forwarder yang tergabung dalam Asosiasi Logistik and Forwarder Indonesia (ALFI)

"Beban yang ditanggung oleh pengusaha saat ini sudah sangat berat. Terutama dengan adanya tantangan geopolitik dan biaya operasional yang tinggi," kata Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan, dikutip Jumat (6/9/2024). 

Menurut Akbar, penambahan biaya sertifikasi halal, hanya akan semakin memberatkan pengusaha dan tidak akan membantu mengurangi beban mereka.

“Program sertifikasi halal memang penting, namun pemerintah seharusnya membangun ekosistem supply chain halal secara menyeluruh sebelum memberlakukan sertifikasi,” kata Akbar. 

Akbar menyoroti biaya sertifikasi halal yang tinggi berpotensi meningkatkan biaya logistik, karena biaya tambahan ini pada akhirnya akan diteruskan kepada konsumen, yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan penurunan daya saing produk Indonesia.

Menurut Akbar, kondisi ini bertentangan dengan upaya pemerintah yang menginginkan harga logistik diturunkan. “Ini kan malah bertolak belakang jadinya,” ujar Akbar.

Akbar menyarankan pemerintah juga perlu fokus pada penyediaan infrastruktur yang mendukung sistem halal, seperti cold storage untuk menjaga kualitas produk, ketimbang membebankan biaya sertifikasi kepada pengusaha.

“Tapi, apa itu sudah dilakukan? Coba kita lihat ke Muara Angke, nelayan-nelayan di situ swasta semua yang bangun cold storagenya untuk menjaga kualitas ikannya.  Pemerintah ada nggak yang membangun? Nggak ada. Contohnya begitu,” kata Akbar.

Akbar meminta pemerintah harus lebih proaktif dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung industri halal. []