Sepanjang tahun ini, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merencanakan akan berutang sebesar Rp451,8 triliun. Utang tersebut didapat dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, pada semester I ini pemerintah menargetkan menerbitkan 57 persen dari SBN gross. Artinya, pemerintah akan berutang sekurang-kurangnya Rp257,526 triliun.

“Ada target baru sesuai APBNP 2015. Penerbitan SBN gross yang tadinya Rp431 triliun, menjadi Rp451,8 triliun, atau ada tambahan sekitar Rp20 triliun," terang dia, kepada pers di Jakarta, kemarin.

Pemerintah, tambah dia, akan memperbesar komposisi SBN dalam rupa valuta asing (valas). Incoming bid dari SBN masih menggembirakan.

Kemarin, ujar dia, pemerintah baru saja melelang surat utang dengan incoming bid Rp36 triliun, dari target Rp12 triliun. "Jadi bid to cover ratio-nya 3 kali. Jadi kami cukup happy, incoming bid cukup kuat," kata Robert.

Dua pekan sebelumnya, pemerintah juga menerbitkan SBN dengan incoming bid Rp40 triliun dari target Rp12 triliun. Bahkan 2 pekan sebelumnya, dengan target sama, incoming bid yang diperoleh Rp54 triliun. "Jadi walaupun ada kecenderungan turun, secara umum masih strong, 3 kali lipat atau lebih. Incoming bid lebih bagus dibanding 2014," tandas Robert.