Pengadilan di Georgia, Sabtu (02/08), mengeluarkan putusan perintah penahanan terhadap mantan presiden negara itu, Mikheil Saakashvili. Pengadilan menilai Saakashvili terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang.

“Pendukung Saakashvili berpendapat perintah penangkapan terhadap mantan presiden mereka itu bermotif politik. Persoalan ini menjadi perhatian para pemimpin negara di Barat,” sebut Reuters dalam pemberitaannya.

Selain Saakashvili, dua orang lainnya diperintahkan ditangkap oleh Pengadilan Kota Tbilisi atas tuduhan yang sama. Keduanya adalah mantan Menteri Pertahanan David Kezerashvili dan mantan Jaksa Penuntut Umum Zurab Adeishvili.

Saat ini, Saakashvili tinggal di luar Georgia sejak masa kepresidenannya berakhir pada November 2013. Pemimpin yang berkuasa lewat Revolusi Mawar tahun 2004 itu menghadapi tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan kekuatan berlebih dalam menghadapi demonstran di Tbilisi pada November 2007.

Sama halnya seperti Saakashvili, Kezerashvili dan Adeishvili sekarang juga tinggal di negeri.

Belakangan ini, puluhan mantan pejabat ditangkapi atas tudingan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi sejak partai pimpinan Saakashvili, United National Movement Party, kalah dari koalisi Mimpi Rakyat Georgia dalam pemilu dua tahun lalu.

Sekutu-sekutu Saakashvili menyatakan penangkapan terhadap orang-orang di kubu mereka mengancam stabilitas negara berpenduduk 4,5 juta jiwa itu. Padahal saat ini Georgia membutuhkan investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonominya.

“Pemerintah meningkatkan penahanan politis terhadap mantan-mantan pejabat ke tahap baru. Langkah ini akan membawa lebih banyak konfrontasi dan polarisasi bagi masyarakat Georgia,” kata David Bakradze, anggota parlemen dari kelompok oposisi.

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Catherine Ashton, awal pekan ini, mengatakan,

Uni Eropa mengikuti perkembangan di Georgia ini dengan penuh perhatian. Meski tidak ada yang bisa berdiri di atas hukum, penuntutan di Georgia harus transparan, proporsional, dan bebas dari kepentingan politik. Semata berpegang pada proses hukum.

“Kami menyerukan semua pihak dalam perpolitikan Georgia untuk melangkah melampaui konflik masa lalu dan fokus pada masa depan negeri,” kata Ashton.