Jelang akhir kepemimpinan, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mulai diragukan publik. Puncaknya adalah memuluskan perubahan usia pencalonan wapres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Belakangan, nama Jokowi semakin jadi perbincangan setelah namanya masuk dalam list pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

OCCRP adalalah organisasi yang berbasis di Amsterdam dan dikenal sebagai salah satu lembaga jurnalistik investigasi terbesar di dunia dengan jaringan yang tersebar di enam benua. OCCRP memiliki rekam jejak panjang dalam mengungkap berbagai kasus korupsi dan kejahatan terorganisir di berbagai negara melalui investigasi mendalam dan kolaboratif.

Meski diakui pemilihan dilakukan berdasarkan polling dan bukan penyelidikan mendalam, namun masuknya nama Jokowi dalam daftar yang dikeluarkan OCCRP menjadi perbincangan global. 

Menurut pengamat sosial dan politik Adian Radiatus, laporan OCCRP semakin mencoreng muka Jokowi di mata publik.  Meski belum terbukti bersalah, penyebutan namanya dalam konteks korupsi terorganisir memicu spekulasi luas. 

"Jokowi barangkali berupaya menegakan 'benang basah' citra dirinya pasca isu OCCRP ditengah upaya pemerintahan baru melakukan perbaikan ekonomi," katanya, dikutip Minggu (5/1/2025).

Adian melanjutkan, dengan adanya pernyataan OCCRP, menguatkan kecurigaan akademisi dan pengamat politik Ubedilah Badrun soal Jokowi selama ini melakukan 'indirect corruption'.

"Terutama terkait dugaan keterlibatan keluarga dan lingkaran dekatnya dalam praktik koruptif," sambungnya.

Pasca laporan OCCRP, Jokowi terlihat aktif di media sosial dan dalam berbagai kegiatan publik, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya masih relevan dalam dinamika politik Indonesia. 

Namun, langkah ini dinilai tidak akan berhasil, mengingat fokus pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah memperbaiki ekonomi dan merestorasi kepercayaan publik yang sempat terkikis.

"Krisis kepercayaan politik dari 'Jokowi effect' di mana berita dipecat secara tidak hormat oleh Partainya ditambah rilis OCCRP menjadi noda paling memalukan bagi pejabat setingkat presiden di seluruh dunia," pungkasnya. []