Pelaku usaha perhotelan di Yogyakarta merasa dirugikan akibat kebijakan melarang pejabat pemerintah menggelar rapat di hotel.

Sebab, nyaris seluruh hotel telah merancang tempat mereka dengan menyediakan fasilitas untuk pertemuan atau rapat.

"Adanya kegiatan Meetings, incentives, conferences, and exhibitions. (MICE) di hotel-hotel setidaknya memberikan tambahan pemasukan hotel. Jika nantinya dilarang maka dipastikan pendapatan juga menurun karena hanya mengandalkan sektor swasta semata," kata Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Deddy Pranowo Eryono, Jumat (07/11).

Menurut Deddy, pemasukan dari penggunaan ruang rapat, merupakan salah satu pemasukan bagi hotel yang cukup tinggi. Jika hanya mengandalkan pendapatan dari sewa kamar tidak memungkinkan mengingat kebijakan itu akan berimbas pada berkurangnya tamu hotel.

Apalagi, kata Deddy, saat ini banyak pilihan lain bagi pelanggan untuk menyewa kamar dengan harga yang murah. Sebab apabila menaikkan harga sewa kamar maka dipastikan hotel akan sepi.

Pemilik Hotel Ruba Grha ini berharap jika memang ada keputusan dari pemerintah seperti itu maka sebaiknya dapat dipilah hotel yang bisa digunakan untuk rapat. "Jika hotel bintang 5 dipastikan mahal namun jika bintang 1 tak terlalu mahal sehingga tidak ada pemborosan," kata Deddy.