Popularitas Presiden Joko Widodo diprediksi merosot drastis jika tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi untuk menjabat Kapolri. Stigma Jokowi sebagai "presiden boneka" saat ini semakin menguat pasca polemik penunjukan calon tunggal Kapolri itu.

Demikian hasil jajak pendapat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Penelitis senior LSI, Ardian Sopa, mengatakan, dari hasil survei, popularitas Jokowi kini hanya tinggal 50 persen.

"Masih banyak masyarakat yang mendukung, tapi ada juga masyarakat yang mulai menarik dukungan," ujar dia dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (20/01).

Dikatakan, polemik pergantian Kapolri hanya salah satu faktor yang membuat popularitas Jokowi menurun. Menurut LSI, ada beberapa kebijakan kontroversial yang dlilakukan Jokowi sebelumnya yang membuat ia tak lagi jadi idola.

Misalnya saat Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia turun dan ketika menyusun kabinet kerja dan sejumlah jabatan di lingkungan pemerintah. Jokowi terkesan membagi-bagi jabatan pada partai politik pengusungnya. "Semua ini berpengaruh terhadap popularitas Jokowi," ujar Ardian.

Ardian berharap Jokowi bisa menjaga kepercayaan publik. Kesalahan yang sudah dilakukan jangan sampai terulang di masa depan.

Dalam penunjukan pejabat negara, Presiden diharapkan selalu melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan untuk penunjukkan Kapolri, pelibatan pejabat lama yakni Jenderal Sutarman juga dipandang perlu sebelum meminta pertimbangan Komisi Kepolisian Nasional, PPATK dan KPK. Terutama jika Presiden akan menunjuk calon baru untuk jadi Kapolri. "Jadi kemungkinan Kapolri tersangkut kasus hukum akan lebih kecil," kata Ardian.