Politisi PKB dan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid mengusulkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui DPRD masing-masing provinsi dan bukan lagi dipilih oleh rakyat. Alasannya untuk menghemat anggaran.

Politikus PKB itu mencontohkan biaya Pilgub Jawa Barat yang mencapai Rp1 triliun pada Pilkada serentak 2024.

"Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau dana yang Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit," kata Jazilul di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Jazilul, otonomi daerah sejatinya diberikan kepada kabupaten/kota sehingga pilkada langsung cukup di tingkat kabupaten/kota. Atas alasan itu pilkada secara langsung di tingkat provinsi harus dievaluasi.

Jazilul yang menjabat Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan, demokrasi harus tetap berjalan dan rakyat harus mendapat kesempatan untuk partisipasi. Kendati demikian, penggunaan anggaran harus tetap menjadi perhatian.

Menurut Jazilul, persoalan biaya politik itu harus menjadi pembicaraan di antara partai-partai politik. Pembahasan itu bisa pada momen revisi paket undang-undang politik dengan sistem omnibus law, yang menggabungkan UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.

Selain pemilihan gubernur melalui DPRD, dia juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dengan pemilihan presiden (pilpres) agar tidak bersamaan untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih presiden maupun anggota legislatif secara saksama.

"Pelaksanaan pileg dan pilpres secara serentak menyebabkan calon anggota DPR RI luput dari perhatian masyarakat. Sebab pikiran dan perhatian masyarakat tertuju pada pemilihan presiden," pungkas Jazilul. []