Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menyarankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menolak pemberian uang tunjangan rumah dinas anggota DPR.

Sebab, kata Dedi, pemberian uang tunjangan anggota dewan saat ini kurang tepat di tengah situasi ekonomi yang terpuruk.

Sebelumnya Anggota DPR periode 2024-2029 akan mendapatkan tunjangan rumah dinas setelah ada kebijakan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI tidak bisa lagi ditinggali.

"Saat ini, anggaran negara sedang tidak dalam situasi baik," kata Dedi Kurnia Syah, Minggu (13/10/2024).

Dedi mengatakan, era kekuasaan Presiden Joko Widodo, APBN yang terserap sangat besar, bahkan untuk program yang tidak masuk dalam perencanaan. "Seperti IKN (Ibu Kota Nusantara)," kata Dedi.

Menurut Dedi, tunjangan rumah anggota DPR akan sangat membebani APBN.

Dedi mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto menghentikan anggaran tunjangan rumah dinas anggota DPR jika tidak ingin APBN babak belur.

"Prabowo akan alami kebangkrutan jika tidak berani lakukan penghentian atas penggunaan anggaran yang tidak krusial dan berdampak," kata Dedi.

Padahal tanpa tunjangan rumah dinas pun sebenarnya anggota DPR sudah mendapat hak keuangan cukup besar. Anggota DPR tetap akan hidup sangat layak dan tidak terganggu kinerjanya andai tidak ada tunjangan rumah.

"Kalau tidak ada pilihan lain, di kawasan Senayan cukup banyak apartemen mewah hanya dengan biaya sewa tidak kurang dari Rp10 juta per bulan. Itu bisa diambil sebagai alternatif," pungkas Dedi. []