Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya stabilitas politik dan ketertiban dalam negeri untuk mendorong pencapaian pembangunan ekonomi hingga lima tahun mendatang.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka rapat kerja nasional di Istana Tampak Siring, Bali Senin (19/04), yang diikuti oleh seluruh menteri kabinet, para gubernur, para ketua DPRD, pimpinan BUMN dan lembaga pemerintah. "Tidak pernah ada negara yang berhasil dalam pembangunannya bila tidak memiliki stabilitas politik," kata Presiden.

Selain stabilitas politik, Kepala Negara juga menekankan ketertiban dan keamanan turut mempengaruhi proses pembangunan ekonomi. "Dengan itu semua, saya ingin sampaikan bahwa Indonesia miliki peluang yang besar dan terbuka untuk lima tahun mendatang," tegasnya.

Presiden Yudhoyono menambahkan beberapa hal lain yang penting adalah ada kepastian hukum,kemudahan berusaha dan ekonomi yang efesien, pengembangan kebijakan dan peraturan yang tepat dan menjamin keperluan infrastruktur. "Bila kejadian seperti di Tanjung Priok berlangsung di berbagai tempat, para investor bisa merasa gamang," kata Kepala Negara.

Menanggapi paparan Menko Perekonomian Hatta Rajasa tentang perkembangan pembangunan ekonomi nasional sejak 1999 hingga 2009, Presiden mengatakan sejumlah angka menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan sebagai hasil dari kerja semua pihak namun demikian Kepala Negara meminta semua pihak tidak berpuas diri.

"Bila kita dengarkan presentasi tadi banyak berita baik dan peningkatan namun secara jujur kita akui masih banyak permasalahan, ada juga kabar buruknya belum bisa kita tingkat secara signifikan. kita harus objektif lihat itu semua," katanya.

Presiden percaya, peluang perekonomian Indonesia lima tahun mendatang dapat lebih baik dari pencapaian saat ini mengingat kawasan Asia Timur diprediksi memiliki kapasitas pembangunan ekonomi yang kuat.

Pemerintah juga akan terus menyempurnakan program sosial dan kesejahteraan masyarakat agar lima tahun mendatang tidak ada lagi ketimpangan sosial. "Dengan begitu Indonesia mampu memenuhi target millenium development goals yang telah disepakati bersama," kata Presiden.

Menurut dia, tujuan rapat itu adalah untuk menyempurnakan dan memperbaiki dan memastikan program yang dirancang telah tepat. "Jangan lihat rakyat dari segi jumlah, atau `income` per kapita atau dari pengurangan pengangguran. Tapi bila kita potret lebih tajam dan mendalam ternyata ada kelompok yang semacam itu," kata Presiden.

Dalam salah satu sesi di rapat kerja pleno membahas kesejahteraan rakyat dan program pro rakyat, Menko Kesra Agung Laksono menyampaikan paparan mengenai program sosial dan kesra yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. "Kondisi saat ini angka kemiskinan mencapai 14,1 persen, pengangguran 7,9 persen. Namun sebaran penduduk miskin tidak merata, sebagai contoh di pulau Jawa mencapai 57,8 persen dan di Papua 4,2 persen," kata Agung Laksono.

Agung menjelaskan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2010-2014 maka pembangunan nasional harus dilaksanakan di seluruh Indonesia secara adil dan merata. "Juga harus dilakukan upaya untuk menghilangkan kesenjangan di berbagai wilayah, pembangunan harus bersifat inklusif dan memperluas kesempatan kerja sehingga bisa mengurangi kemiskinan," kata Agung.

Ia menambahkan pembangunan berkeadilan mencakup program prorakyat, program penanganan kelompok marginal, program pencapaian tujuan MDG`s dan program pembangunan karakter bangsa.

Terkait pembangunan sosial yang berkeadilan bagi kelompok marginal, Menko Kesra mengatakan terdapat 22 kelompok masyarakat yang mendapat prioritas untuk segera mendapat penanganan.